Menyoal kepemilikan properti WNI kawin campur

Jalan-jalan ke Istana Cipanas
June 7, 2012
Jaminan 500Jt bagi pria WNA nikahi WNI dikecam
June 8, 2016

Menyoal kepemilikan properti WNI kawin campur

Sumber: Koran Bisnis Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia sejatinya ditujukan untuk mengatur kepemilikan rumah tinggal bagi WNA. Namun sebaliknya justru dipandang sebagai ketidakpastian hukum bagi WNI yang kawin dengan WNA (WNI kawin campur) untuk memiliki hak atas tanah.

Beleid itu dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 22 Desember 2015, menggantikan PP 41/1996. PP tersebut menetapkan jangka waktu kepemilikan (hak pakai) bagi orang asing lebih lama dari aturan sebelumnya yaitu 80 tahun (aturan lama 50 tahun).

Selain itu, dalam PP tersebut ada definisi tentang ‘orang asing’, yakni orang asing yang bukan WNI yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.

PP tersebut juga mengatur mengenai hak waris orang asing kepada ahli warisnya, atau kepada orang lain yang memiliki eligibilitas untuk menggantikan posisinya. Selama ahli waris tersebut memenuhi syarat sebagai ‘orang asing’ maka si pewaris berhak mewaris.

Tambahan lainnya dari PP 103 adalah mengenai definisi properti yang dalam PP sebelumnya tidak diatur definisi ‘rumah tunggal’ maupun ‘rumah susun’. PP 103 mengatur ‘rumah tunggal’ atau ‘rumah susun’ yang dapat dimiliki oleh orang asing haruslah unit baru bukan bekas.

Dengan pembatasan tersebut, pemerintah tegaskan bahwa kemudahan tersebut, tetap tidak akan mengancam azas nasionalitas yang dianut UUPA (UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

Dilihat dari judulnya, PP 103/2015 ditujukan untuk orang asing. Namun, PP tersebut menyelipkan aturan bagi WNI kawin campur, yaitu Pasal 3 (1) yang mengatur “WNI yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya.”

Apakah Pasal tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa pemerintah tidak membedakan hak WNI kawin campur dengan WNI lainnya untuk memiliki tanah (hak milik dan HGB)?

Jawabannya, ya.

Lalu bagaimana aturan sebelum lahirnya PP ini? Apakah WNI kawin campur haknya tidak sama? Bukankah sejak 55 tahun yang lalu UUPA telah mengatur bahwa hak semua WNI adalah sama?

Pasal 9 (2) UUPA berbunyi: Tiap-tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Maka, kalau sejak dulu sudah diatur tentang persamaan hak tersebut, untuk apa diatur kembali dalam PP yang ditujukan untuk orang asing?

Dalam Pasal 3 (2) berbunyi: Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.

Ayat (2) ini banyak menuai pertanyaan dan kebingungan masyarakat, khususnya WNI kawin campur.

Pertama, apakah WNI kawin campur harus memiliki ‘perjanjian pemisahan harta’ dengan pasangan WNA-nya jika hendak membeli/menjual tanah? Jika ya, bukankah itu berarti merupakan pembedaan perlakuan bagi WNI kawin campur? (padahal ayat (1) tegas menyatakan ‘sama’ haknya). Jika jawabannya tidak, maka apa tujuan dari pasal tersebut?

Kedua, apakah perjanjian pemisahan harta yang dibuat notaris tersebut harus dilakukan sebelum, pada saat atau dalam periode perkawinan? Pasal 3 (2) PP 103 tidak diatur kapan perjanjian tersebut dibuat.

Ketiga, apakah perjanjian di hadapan notaris tersebut dapat mengikat pihak ketiga (seperti bank dan pengembang)? Apakah merupakan persyaratan ataukah hanya untuk keperluan pembuktian atas kepemilikan tanah?

Jika Pasal 3 (2) PP 103 dimaksudkan sebagai pembuktian terhadap pihak ketiga, maka sudah jelas ketentuan tersebut bertentangan dengan KUHPerdata Pasal 1340 yang intinya perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya – tidak mengikat pihak ketiga.

Keempat, apakah perjanjian pemisahan harta sama dengan Perjanjian Perkawinan dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan? Jika ya, lalu mengapa tidak mencantumkan UU Perkawinan sebagai bahan rujukan dalam pembentukannya?

KEADILAN & PERSAMAAN HAK

Mungkinkah perumus PP lalai memperhitungkan dampak berlakunya Pasal 3, yang menimbulkan kebingungan bagi masyarakat seperti notaris/PPAT, pengacara, pengembang, dan perbankan? Faktanya, beberapa pejabat BPN, notaris, pejabat Kementerian Hukum dan HAM masih punya jawabannya masing-masing.

Perjanjian Pemisahan Harta dalam Pasal 3 (2) PP 103 harus dijelaskan lebih terperinci, misal (dalam pejelasannya): dimaknai sebagai alat pembuktian di kemudian hari jika terjadinya perceraian, pewarisan, atau ketika tanah akan dijual kepada pihak lain. Sehingga jelas kepemilikan hak atas tanah tersebut bukan bagian dari harta bersama.

Untuk itulah, sebaiknya pemerintah harus segera memperbaiki dengan mencantumkan penjelasan, atau mengeluarkan undang-undang pertanahan yang menjamin kepastian hukum.

Timbulnya pertanyaan terkait dengan tujuan terbitnya PP tersebut tampaknya akan terus berlanjut, karena ketidakkonsistenan antara PP dengan undang-undang di atasnya begitu tajam dan substansial.

Betapapun elegan, baik atau ekonomisnya aturan, jika merugikan masyarakat, harus segera diganti atau dihapus.

Mengutip John Rawls dalam A Theory of Justice: Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A Theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; like wise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.

*) Ike Farida, Ahli Hukum, Advokat, Dosen/Pengajar

Link : http://koran.bisnis.com/read/20160226/251/522908/menyoal-kepemilikan-properti-wni-kawin-campur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *